KITA YANG DIPERLAKUKAN MISKIN

 


Kemiskinan di Indonesia bukan satu warna, ada yang dibentuk oleh sistem, ada yang dibiarkan  atau dipertahankan oleh kebiasaan. Kita tidak hidup miskin, kita yang diperlakukan miskin. Kemiskinan itu bukan cuma kondisi ekonomi, akan tetapi kemiskinan juga bisa jadi hasil dari kebijakan, akses yang tidak merata dan peluang yang disengaja dibuat sempit. Makanya dikatakan KITA YANG DIPERLAKUKAN MISKIN.

Banyak orang pikir kemiskinan itu disoalkan karena malas bekerja. Padahal sering kali bukan karena manusianya yang malas atau gagal, tapi sistemnya yang tidak berpihak. Dan itu bukan saja hanya struktur yang berperan. Ada faktor kebiasaan hal-hal kecil dari kebiasaan kita sendiri. Kadang kita tidak menyadari turut serta memelihara pola yang memiskinkan.

Bayangkan saja, biaya sekolah yang mahal, Internet mahal, sistem transportasi yang jauh dari memadai, ditambah lag harga bahan pokok yang tinggi. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa naik level kalau tangga sosialnya saja tidak ada?

Adapun  pemiskinan yang tidak terlihat :

*) Korupsi yang mengakar kemana-mana.

*) Dana Pendidikan yang tidak tepat sasaran  dan tidak tepat guna.

*) Infrastruktur yang masih jauh dari kata memadai dengan biaya yang tidak murah.

*) Ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada menguntungkan segelntir orang dan kelompok tertentu.

Dengan begitu, lambat tapi pasti, orang miskin akan makin miskin bukan karena bodoh, tapi karena tidak diberi kesempatan.


Sedangkan kemiskinan yang diakibatkan kebiasaan ketika uang dipakai untuk kesenangan jangka pendek daripada untuk kebutuhan jangka panjang. Ini bukan menyalahkan, tapi menunjukkan bahwa budaya atau kebiasaan juga bisa menghambat kemajuan. Standar  Bank Dunia  menunjukkan bahwa lebih dari 190 juta orang Indonesia sebenarnya tergolong hidup dengan kemiskinan.

Jadi kemiskinan di indonesia bukan soal hitam atau putih, ada sistem yang mengikat, dan ada kebiasaan atau kebudayaan yang ikut menanhan. Keduanya harus diubah kalau kita ingin masyarakat kita benar-benar ingin maju.

Anak-anak kita tidak lahir untuk dipelihara oleh kemiskinan, mereka lahir untuk belajar, tumbuh dan memperbaiki sistem saat ini. Mari belajar untuk berpikir, agar hidup tidak dipermainkan.


#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

"Walid Nak Dewi, Boleh?"

 

Ungkapan itu sedang viral, wak. Diambil dari serial film Bidaah, produksi negeri jiran. Entah kenapa film itu menjadi terkenal? Mungkin ada kesamaan dengan fenomena di negeri kita. Mungkin? Yok, kita kupas tentu dengan kopi liberika.


Ketika logika sudah pensiun dini dan nafsu naik pangkat jadi ustaz, lahirlah tokoh ikonik bernama Walid Muhammad dari serial Bidaah, drama Malaysia yang baru-baru ini viral di TikTok. Ia bukan sekadar tokoh fiksi. Ia adalah simbol. Simbol bagaimana agama bisa dibengkokkan seperti sendok warung prasmanan, asal kuat niat, semua bisa dilenturkan.


Dalam serial tersebut, Walid adalah pemimpin sekte bernama Jihad Ummah, kelompok keagamaan yang katanya membawa umat menuju Tuhan, tapi di tengah jalan malah singgah ke kamar Dewi. Dengan jubah putih dan kata-kata manis seperti sirup di bulan puasa, Walid merayu para pengikut perempuan lewat konsep “pernikahan batin.” Bukan batin karena sakral, tapi batin karena korban harus menahan sakit, malu, dan air mata.


Lalu, muncul adegan viral, "Walid nak Dewi, boleh?"


Kalimat ini dilontarkan Walid saat ingin menjadikan Dewi, salah satu pengikutnya, sebagai istri spiritual. Sebuah kalimat yang lembut di telinga, tapi tajam di hati. Bukan sekadar rayuan, tapi manipulasi. Bukan cuma gombal, tapi penyalahgunaan kuasa. Ironisnya, alih-alih mengundang kemarahan, kalimat ini jadi bahan meme. Netizen tertawa, konten kreator berlomba-lomba bikin parodi, sementara pesan seriusnya tenggelam di laut lelucon.


Fenomena ini bukan sekadar tontonan. Ia cermin sosial yang memantulkan wajah para lelaki “suci-suci syariah” yang suka sekali bilang, "Menikah lagi itu sunnah.”


Padahal mereka menafsirkan sunnah hanya di bagian nikahnya, lupa bahwa Nabi juga menyapu rumah dan menjahit baju sendiri.


Mereka berdalih ingin “menyelamatkan janda-janda malang” padahal yang malang justru istri pertama, kedua, dan ketiga, yang hidupnya berubah jadi episode telenovela penuh air mata dan biaya hidup.

Mereka bangga bisa berlaku “adil,” padahal adil mereka hanya soal jatah malam, bukan jatah susu anak. Istri pertama dapat cemburu, istri kedua dapat harapan, istri ketiga dapat giliran lebaran, dan istri keempat, kalau masih sanggup, dapat tagihan.


Drama Bidaah sebenarnya membawa pesan penting, betapa bahayanya bila agama diselewengkan oleh pemuka karismatik yang haus kuasa dan syahwat. Di balik setiap “Walid nak Dewi, boleh?” tersimpan ribuan kisah nyata tentang perempuan yang dimanfaatkan atas nama Tuhan. Namun masyarakat lebih suka tertawa dari berpikir. Lebih sibuk menghafal quote viral dari mencerna makna.


Kalau ente hari ini mengetik pesan kepada istri pertama dengan gaya Walid, berharap dia menjawab dengan ikhlas dan air mata tertahan, cobalah bercermin. Tanyakan, apakah kamu sungguh ingin “membahagiakan” lebih banyak perempuan, atau sekadar memperbanyak korban dari kegagalanmu memahami cinta?


Karena cinta itu bukan menambah istri, tapi menambah tanggung jawab. Kalau kamu masih pakai kalimat “Walid nak Dewi, boleh?” sebagai pembuka, maka izinkan kami menjawab dengan santun, “Nak Dewi? Boleh. Tapi logika dan kewajibannya dulu ditunaikan, ya. Bukan ditukar dengan janji manis atas nama ilahi.”


Penulis : Rosadi Jamani (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama - Kalimantan Barat)



#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

"BANGSA INI AKAN HANCUR"



JIKA FENOMENA INI DIBIARKAN, "BANGSA INI AKAN HANCUR" DENGAN CEPAT.


Runtuhnya Peradaban: Saat Moralitas Hilang Arah 

Pada 476 M, Kekaisaran Romawi runtuh bukan hanya karena invasi, tetapi juga akibat korupsi, ketamakan, nafsu birahi, dan hilangnya moralitas. Fenomena serupa terlihat hari ini : korupsi, hoaks, ketidakadilan hukum, dan hasrat tanpa kendali mengancam fondasi bangsa.

Apakah kita belajar dari sejarah atau mengulanginya? 


PORN PANDEMIC (PANDEMI PORNO)

Di Indonesia, data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan tingginya akses konten pornografi, terutama di kalangan anak muda. Fenomena ini merusak pandangan tentang hubungan, cinta, dan keintiman, serta melemahkan fondasi keluarga yang sehat. Kecanduan pornografi membuat individu kehilangan kemampuan menjalin hubungan autentik, menciptakan generasi yang emosionalnya mati rasa, terisolasi, dan jauh dari keintiman sejati. Jika dibiarkan, dampaknya akan menciptakan krisis moral dan sosial yang serius.


MC DONALIZATINON OF EDUCATION (MC DONALISASI PENDIDIKAN) 

Konsep McDonaldization of Education, diperkenalkan oleh George Ritzer dalam The McDonaldization of Society, menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip yang digunakan dalam industri makanan cepat saji - seperti efisiensi, kalkulabilitas, di prediktabilitas, dan kontrol, telah menginfiltrasi sistem pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan. menjadi mekanis, berorientasi pada hasil cepat, dan mengorbankan pembelajaran mendalam demi hasil yang dapat diukur dengan mudah, seperti nilai ujian atau gelar. 


THE BATTLE AGAINST FAITH (PERTEMPURAN MELAWAN IMAN)

Perang Melawan Iman: Mengganti Moralitas dengan Materialisme Di Indonesia, survei dari Pew Research Center menunjukkan penurunan signifikan dalam keterlibatan masyarakat terhadap Agama, dengan semakin banyak individu yang berpaling dari nilai-nilai tradisional. Hal ini memicu munculnya materialisme dan hedonisme sebagai orientasi hidup, menggantikan moralitas berbasis iman. Tanpa landasan moral yang jelas, banyak orang terjebak dalam pencarian kesenangan dan kekayaan, yang mengarah pada krisis spiritual dan lebih rentan terhadap manipulasi. Erosi nilai-nilai agama membuka jalan bagi masyarakat yang lebih terfragmentasi dan kehilangan arah.


THE URBAN TRAP (PERANGKAP PERKOTAAN)

The Urban Trap: Kehidupan Individualis, Materialisme, dan Mengejar Status Sosial

Kehidupan di kota besar sering terperangkap dalam pola individualistik, orientasi materialisme, dan mengejar status sosial. Fokus utama orang-orang cenderung pada pencapaian pribadi, kekayaan, dan pengakuan sosial, mengabaikan hubungan sosial yang mendalam. Isolasi sosial meningkat karena kesibukan bekerja dan konsumsi, mengurangi rasa kebersamaan dan ikatan komunitas. 


UNPREPARED MARRIAGES CRISIS (KRISIS PERNIKAHAN YANG TIDAK SIAP)

Pernikahan tanpa persiapan dan edukasi yang memadai memicu perceraian tinggi di Indonesia, yang berdampak buruk pada anak-anak. Dengan meningkatnya angka perceraian, banyak anak yang tumbuh dalam keluarga broken home, kehilangan stabilitas emosional dan sosial. Data BPS mencatat 463.654 kasus perceraian pada 2023, yang berkontribusi pada meningkatnya masalah kesehatan mental dan kriminalitas anak. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak stabil cenderung lebih rentan terhadap perilaku delinquent dan kenakalan remaja, yang semakin memperburuk masalah sosial di Indonesia.


ONLY FANS (HANYA PENGGEMAR)

OnlyFans: Eksploitasi Digital dalam Ilusi Kebebasan di Indonesia

Di Indonesia, OnlyFans menjadi platform di mana perempuan memamerkan tubuh untuk mencari perhatian, like, dan follow, sambil berharap mendapatkan keuntungan finansial. Meskipun tampak sebagai cara untuk meraih kebebasan, kenyataannya hal ini lebih kepada eksploitasi yang mengobjektifikasi perempuan. Tren ini memperburuk pandangan masyarakat yang menilai perempuan hanya dari penampilan fisik, mengabaikan kecerdasan dan kemampuan mereka. Ini mencerminkan eksploitasi digital yang merendahkan martabat dan harga diri perempuan. 


KEMATIAN MASKULINITAS

Pria telah dikondisikan untuk menekan naluri alami mereka, menjadi pasif dan patuh daripada kuat dan tegas. Maskulinitas kini dicap sebagai "racun," yang membuat pria enggan menjalankan peran mereka sebagai pemimpin, pelindung, dan pemberi nafkah. Perang terhadap maskulinitas ini telah menciptakan generasi anak laki-laki yang hilang dan ayah yang tidak ada, yang mengakibatkan kurangnya arah dan tujuan dalam kehidupan banyak pria, sehingga melemahkan fondasi masyarakat. 


Sumber : FACE OF INDONESIA 


#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

NEO KOLONIALISME AS DI ASIA


Masih adakah istilah penjajahan atau kolonialisme di era modern atau serba digital seperti sekarang ini? 

Sekilas tampak tidak, karena dunia terus berkembang dan hubungan antar negara berjalan begitu dinamis. Namun bila diperlihatkan secara seksama, penjajahan gaya baru atau sering disebutneo kolonialisme memang nyata adanya.

Neo kolonialisme lebih sulit dikenali langsung

karena tak melibatkan penjajahan langsung, tetapi dampaknya bisa sangat signifikan dalam membatasi kemerdekaan sebuah negara untuk menentukan perjalanan sejarahnya.

Hal ini yang dibedah dalam buku  “Neo Kolonialisme AS Di Asia, Perspektif Indonesia”. Para penulis adalah mayoritas memiliki latar belakang wartawan.

Peranan Amerika Serikat (AS) yang menggurita sejak berakhirnya Perang Dunia II, berlanjut ke era Perang Dingin hingga berakhir, ternyata berlanjut sampai saat ini. Kawasan Asia (Pasifik) menjadi tumpuan harapan besar di masa kini dan mendatang. Itulah yang menjadi cengkeraman AS lewat berbagai strateginya, sekutunya, dan instrumen internasional lainnya guna tetap memiliki pengaruh kuat di Asia, termasuk Indonesia. 

Buku ini mengupas dan disajikan secara apik dari berbagai kawasan strategis di Asia khususnya dan wilayah lain umumnya. 


Harga : Rp120.000,- (Promo untuk 50 orang pertama)

Harga : Rp100.000,- (Khusus Mahasiswa) 


Untuk pemesanan, hubungi :

+62 858-1493-9535 (Nesya Aulia)

+62 812-9282-369 (Rusman Rusli)



#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

DARI DOMPET RAKYAT KE AMPLOP DEWAN



Dulu, pemilihan kepala daerah ibarat drama Pak Saloi. Penuh intrik, bisik-bisik, dan amplop ajaib. Para anggota dewan dikarantina, bukan karena takut virus, tapi takut “tergoda” janji surga dari calon kepala daerah. Rakyat? Hanya bisa menonton dari pagar sambil meraba-raba, siapa yang nanti akan memimpin desa, kota, atau provinsi mereka. Sistem ini dianggap mahal, penuh politik uang. Maka, kita beralih ke one man one vote. 


Namun, one man one vote ternyata bukan solusi, tapi babak baru drama politik. Kali ini rakyat ikut menikmati, eh, maksudnya “terlibat.” Amplop jalan-jalan, janji manis berseliweran, dan pesta demokrasi berubah jadi pesta biaya. Biaya politik melonjak ke level “mahal tak terperi.” Solusinya? Kembali ke sistem lama, katanya. Dewan lagi yang milih. Amplop pun bersorak riang. “Kami kembali ke habitat asli!” 


Presiden Prabowo mengusulkan wacana revolusioner, biarkan DPRD saja yang memilih. Alasan klasik? Biaya. Tapi, seolah lupa sejarah, kita sudah tahu ending ceritanya. Amplop kembali merajalela di ruang-ruang tertutup. Kedaulatan rakyat? Ya sudah, biar parkir dulu. 


Titi Anggraini dari UI menyebut ide ini sebagai “teater amplop jilid dua.” Memang, katanya, biayanya mungkin lebih murah di atas kertas. Tapi politik uang? Jangan khawatir, tetap ada kok, tapi eksklusif untuk politisi. Transparansi? Ah, itu kan konsep absurd buat ruang gelap. 


Dulu, ketika pemilihan oleh DPRD, rakyat protes karena yang terpilih sering kali bukan pilihan mereka. Beberapa kantor DPRD bahkan dirusak. Tapi sekarang, meskipun rakyat memilih langsung, tetap banyak yang golput. Kenapa? Karena calon-calon yang disodorkan partai sering kali lebih mirip “pilihan darurat” ketimbang pemimpin masa depan. 


Titi bilang, yang perlu dibenahi bukan sistemnya, tapi integritas partai politik. Bagaimana rakyat bisa percaya kalau partai masih sibuk dengan urusan internal dan, ya, amplop lagi? 


Titi punya usul menarik, kurangi pemborosan! Katanya, KPU harus berhenti bergaya seperti CEO perusahaan unicorn dengan jet pribadi dan mobil dinas lebih dari satu. Efisiensi itu sederhana, katanya. Kurangi yang tidak penting, dan benahi dana kampanye. Amplop harusnya kembali ke fungsinya semula, tempat menyimpan uang, bukan alat tukar suara. 


Wacana ini menunjukkan satu hal, politik kita tidak pernah lepas dari siklus amplop dan janji. Mau langsung atau tidak langsung, yang jadi masalah bukan sistemnya, tapi orang-orang di dalamnya. Sejarah seolah menertawakan kita. Apa pun sistemnya, ujung-ujungnya tetap dompet yang berbicara. 


Sementara itu, rakyat? Mereka tetap jadi penonton atau sudah tak peduli. "Kak ati kitaklah pe..pe..," (Terserah Kalian, kawan) kata budak Pontianak. 


Penulis : Rosadi Jamani (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama - Kalimantan Barat)



#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

KOTAK KOSONG MENANG, KEHINAAN PERADABAN MANUSIA


Ada cerita lucu sekaligus tragis di Pilkada Pangkalpinang 2024. Kotak kosong, alias kandidat yang literally nothing, tanpa visi, misi, program kerja, atau janji manis, berhasil menghempaskan pasangan Maulan Aklil dan Masagus Hakim ke jurang kekalahan. Dengan 61% suara untuk kotak kosong versus 40% untuk manusia. Kita sedang menyaksikan babak baru kehinaan peradaban manusia. 

Sambil menikmati kopi liberika khas Kayong Utara, yok kita bahas kegilaan Pilkada 2024. Otak kosong, eh salah kotak kosong bisa mengalahkan manusia. Sebagai manusia, asli saya malu, wak! 

Kotak kosong itu nggak punya apa-apa. Bukan cuma nggak ada modal kampanye, dia bahkan nggak punya akun Instagram untuk pamer kegiatan fiktif. Tapi lihatlah, dia menang telak! Sementara pasangan calon manusia yang diusung enam partai politik besar—PDI-P, PKB, PPP, Demokrat, PAN, dan PKS—dengan dana kampanye entah berapa triliun, kalah oleh kekosongan. Ya, benar-benar kosong. Kalau ini bukan satire kehidupan politik, lalu apa lagi? 

Hasil ini mengajarkan kita satu hal penting, masyarakat sudah muak. Saking muaknya, mereka lebih percaya benda mati ketimbang manusia hidup. Ini bukan sekadar kritik, ini tamparan super keras. Bayangkan, enam partai yang biasanya saling cekik-cekikan di parlemen, akhirnya kompak mendukung satu pasangan calon. Namun, kehebatannya hanya sampai di situ, menjadi bahan tertawaan rakyat. 

Apakah ini bentuk pemberontakan? Apakah mereka sedang mencoba membuktikan bahwa benda mati lebih bisa diandalkan dari pada politikus? Atau ini hanya eksperimen sosial massal yang tidak sengaja viral? Sejujurnya, ini seperti adegan politik yang gagal di peradaban negeri ini. 

Bayangkan kalau kotak kosong ini dilantik. Pidatonya bagaimana? “........” (sunyi). Program kerja? Tidak ada. Prestasi? Lebih nihil dari pada zodiak kamu yang nggak pernah sinkron sama ramalan cinta. Tapi hei, setidaknya dia tidak akan melakukan korupsi. Tidak ada SK palsu. Tidak ada pencitraan. Dan yang pasti, dia tidak akan pernah kena kasus chat mesra. 

Kemenangan kotak kosong adalah bukti bahwa manusia perlu introspeksi. Jika benda mati saja bisa menang melawan manusia, bukankah saatnya kita semua mengevaluasi keberadaan kita sebagai makhluk berpikir? Pilkada Pangkalpinang ini bukan sekadar tragedi politik, ini adalah pengingat bahwa kita mungkin sedang mengalami downgrade moral dan intelektual sebagai spesies. 

Selamat untuk kotak kosong. Semoga tidak lupa diri dan tetap menjadi kosong seperti sekarang. Sementara itu, untuk kita para manusia, mari berhenti sejenak, ambil napas, dan merenung: Apa yang salah dengan kita? 

Penulis : Rosadi Jamani (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama - Kalimantan Barat)



#SAYAINDONESIA
#BerbagiKebaikan
#PolitikKonyol

Melemahnya Ekonomi Masyarakat


Dampak mengerikan dari fenomena ekonomi Indonesia dimana produsen pabrik menjual produknya langsung ke konsumen akhir. Berakibat terhadap persaingan bisnis makin tidak sehat, dimana sekarang orang berlomba-lomba menjual produk lebih murah. Hanya yang bermodal besar yang menang dengan pabriknya yang bisa memproduksi barangnya secara efisien. 

Bisnis UMKM yang makin tergerus, karena sepinya pembeli dan kalah bersaing dengan produsen besar. Barang jualannya pun yang selalu dibanding-bandingkan dengan banjirnya produk marketplace. 

Perputaran uang semakin kecil, akibat hilangnya beberapa pekerjaan mulai dari agen, distributor, pengecer, hingga kuli panggul barang di toko dan di pasar. 

Kebiasaan masyarakat yang berubah, karena sudah terbiasa masyarakat dengan barang-barang murah dari pabrik menjadikan masyarakat sudah tidak mau lagi belanja produk dari toko-toko offline dan UMKM karena perbedaan harga yang signifikan. 

Keringnya uang di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah disebabkan hilangnya mata pencaharian. Dengan perputaran uang semakin mengecil, dampaknya ekonomi daerah tidak berkembang, maka uang di masyarakat kelas menengah makin mengering. 

Yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Yang kaya dengan mudahnya menjual barang murah ke pelosok daerah dengan jualan online. Yang miskin harus bersusah payah usaha untuk bisa bersaing dengan yang kaya. 

Itulah fakta melemahnya ekonomi yang melanda Negeri ini, daya beli masyarkat yang menurun terus menerus. Disisi lain kenaikan PPN tahun 2025 diwacanakan oleh Pemerintah. Sampai di sini paham??? Ayo mikir... 


#ekahope

#SAYAINDONESIA

#PolitikKonyol

OTAK TAK KOSONG COBLOS KOTAK KOSONG



Menjelang pencoblosan pilkada serentak 2024 ini, rasa-rasanya calon kepala daerah yang disodorkan para partai politik sudah tidak qualified sama sekali. Menurut saya, semuanya sama saja dari kalangan mereka-mereka saja yang memang tunduk pada perintah partai dan tentunya tujuan utamanya bukan untuk masyarakat, apalagi Negara.


Sebagai orang yang pernah terjun sebagai pengurus partai politik dan juga pernah menjadi peserta dalam kontestasi politik tentunya tahu. Kebiasaan guna mendapatkan rekomendasi dari partai tidaklah mudah dan murah. Selain popularitas, tak kalah pentingnya adalah uang. 


Berbicara popularitas, bisa dilihat bagaimana calon-calon yang petahana justru paling gencar mempopulerkan dirinya mengklaim keberhasilannya yang telah dicapai. Sementara calon-calon yang dianggap tokoh masyarakat hingga tokoh agama atau public figure lainnya digandeng, tidak sedikit hanya dijadikan calon wakil guna memikat masyarakat yang tanpa berpikir dalam memilih, alias cuma modal terkenal.


Dan yang terpenting ialah uang. Biaya politik level pilkada memang sudah tidak masuk akal, tidak sebanding dengan potensi pendapatan selama satu periode jika dihitung dari gaji plus tunjangan. Sumber uang untuk membiayai itu semua rasa-rasanya sulit mengandalkan dari kantong si calon itu sendiri, maka dibutuhkan aktor lain sebagai sponsornya. Perlu diingat, dalam politik tidak ada makan siang gratis. 


Melihat itu semua, dengan kesadaran berpikir yang sehat dan tidak lagi mau ditipu atau hanya dijadikan komoditas politik. Bermunculah gerakan-gerakan mengajak untuk melawan dengan mencoblos semua paslon atau mencoblos kotak kosong apabila hanya ada satu paslon melawan kotak kosong. Pesan saya, "Otak Tak Kosong Coblos Kotak Kosong". Sampai di sini paham??? Ayo mikir...


#ekahope

#SAYAINDONESIA

#PolitikKonyol

Kabinet Merah Putih

Berikut ini daftar menteri dan kepala badan setingkat menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang diumumkan Minggu (20/10/2024):

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan

2. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

3. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno

5. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono

6. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar

7. Menko Pangan, Zulkifli Hasan

8. Prasetyo Hadi, Mensesneg

9. Muhammad Tito Karnavian, Mendagri

10. Sugiono, Menteri Luar Negeri

11. Safrie Samsoedin, Menteri Pertahanan

12. Nazaruddin Umar, Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum

14. Natalius Pigai, Menteri HAM

15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan

17. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan

20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI

24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum

28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

30. Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi

31. Dodi Purwakandi, Menteri Perhubungan

32. Meutya Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital

33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian

34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan

35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

37. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara

40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

41. Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi

44. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

45. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata

46. Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

49. ST Burhanudin, Jaksa Agung

50. Herindra, Kepala BIN 51. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi, Kepala Kantor komunikasi Presiden

53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet 


#SAYAINDONESIA

Apa itu PT (Perseroan Terbatas) ?

 

 


Apa itu PT dan mengapa penting untuk membentuknya?

PT (Perseroan Terbatas) adalah bentuk usaha yang memberikan status hukum kepada bisnis Anda. Membentuk PT penting karena memberikan perlindungan hukum, memudahkan dalam mendapatkan akses ke modal, meningkatkan kredibilitas di mata pelanggan dan investor, serta memisahkan tanggung jawab keuangan pribadi dari bisnis.

 

Bagaimana cara membentuk PT?

Untuk membentuk PT, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti Akta Pendirian, persetujuan nama perusahaan, NPWP perusahaan, dan domisili perusahaan. Proses ini melibatkan langkah-langkah hukum yang harus dilakukan secara akurat.

 

Mengapa menggunakan jasa pendirian PT?

Menggunakan jasa pendirian PT membantu memastikan bahwa semua proses hukum dan administratif dilakukan secara benar dan efisien. Jasa profesional menawarkan keahlian dalam mengurus dokumen, memberikan konsultasi mengenai aspek hukum, dan mempercepat proses pendirian.

 

Apakah membentuk PT mempengaruhi pajak yang harus saya bayar?

Ya, struktur pajak untuk PT berbeda dari usaha individu. PT memungkinkan untuk manajemen pajak yang lebih efisien dan terstruktur. Hal ini bisa menjadi keuntungan dalam manajemen keuangan bisnis Anda.

 

Apakah saya perlu akuntan atau konsultan pajak setelah membentuk PT?

Menggunakan jasa akuntan atau konsultan pajak sering direkomendasikan setelah membentuk PT. Mereka dapat membantu Anda dalam memahami kewajiban pajak, menyusun laporan keuangan, dan memberikan saran untuk efisiensi pajak.

 

Bagaimana PT dapat meningkatkan kredibilitas bisnis saya?

PT memberikan kesan profesionalisme dan keberadaan yang lebih resmi di dunia bisnis. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor, serta membuka peluang kerjasama dengan perusahaan lain.

 

Apakah PT memerlukan dana awal?

Ya, PT memerlukan modal dasar yang ditetapkan dalam Akta Pendirian. Jumlah modal ini bervariasi tergantung pada jenis bisnis dan kebutuhannya.

 

Berapa lama proses pembentukan PT?

Lama proses pendirian PT bergantung pada berbagai faktor seperti kelengkapan dokumen dan prosedur di wilayah setempat. Menggunakan jasa profesional dapat membantu mempercepat proses ini.

 

Apakah PT cocok untuk semua jenis usaha?

PT lebih cocok untuk usaha yang membutuhkan investasi besar, berencana untuk berkembang secara signifikan, atau yang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Untuk usaha skala kecil atau individu, bentuk usaha lain mungkin lebih sesuai.

 

Bagaimana jika saya ingin mengubah struktur atau detail PT di kemudian hari?

Perubahan dalam struktur atau detail PT memungkinkan dan sering terjadi. Proses ini melibatkan perubahan pada Akta Pendirian dan harus dilakukan melalui notaris. Penggunaan jasa profesional juga disarankan untuk memastikan perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

 

Apakah pendirian PT mempengaruhi bagaimana saya menjalankan bisnis?

Ya, sebagai PT, Anda harus mengikuti standar tertentu dalam pengelolaan bisnis, seperti penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, pembukuan yang transparan, dan pelaporan keuangan. Ini membantu dalam menjaga kejelasan operasional dan keuangan bisnis.

 

Apakah saya bisa memiliki PT sendirian?

Di beberapa negara, PT dapat dimiliki dan dijalankan oleh satu orang, tetapi aturan spesifik bergantung pada peraturan hukum di negara tersebut. Meskipun demikian, memiliki lebih dari satu pemegang saham sering kali disarankan untuk pembagian risiko dan tanggung jawab.

 

Apa perbedaan antara PT dan bentuk usaha lain seperti CV atau Firma?

PT memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan memungkinkan akses yang lebih mudah ke modal. CV (Commanditaire Vennootschap) dan Firma adalah bentuk usaha lain yang memiliki karakteristik dan regulasi berbeda, terutama dalam hal struktur kepemilikan dan tanggung jawab.

 

Bagaimana jika saya mengalami masalah hukum dalam mendirikan PT?

Dalam hal ini, sangat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan penasihat hukum atau jasa pendirian PT profesional. Mereka dapat memberikan panduan dan solusi yang sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi.

 

Bisakah saya mengubah nama PT saya di kemudian hari?

Mengubah nama PT adalah proses yang memungkinkan, tetapi memerlukan perubahan pada Akta Pendirian dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini bisa lebih mudah dengan bantuan jasa profesional.

 

Dengan memahami pentingnya dan proses pendirian PT, serta menggunakan jasa pengurusan legalitas, Anda dapat memastikan bahwa bisnis Anda berjalan pada landasan yang kuat dan siap untuk pertumbuhan dan kesuksesan di masa depan.

 

#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

“Politik Uang / Money Politic” Yang dulunya dianggap melanggar, sekarang dianggap wajar, malah jadi modal utama untuk berpolitik.


 “Politik Uang / Money Politic” Yang dulunya dianggap melanggar, sekarang dianggap wajar, malah jadi modal utama untuk berpolitik.

Politik Uang atau money politic, yang dulu katanya dianggap melanggar atau dapat merusak demokrasi, sekarang  kalau mau berpolitik katanya harus siapkan uang dulu yang utama, dan ini sudah terang-terangan dibicarakan terkait biaya dalam berpolitik.

Setiap tingkatan sudah ada tarifnya, tingkat kabupaten berapa, provinsi berapa, nasional berapa, untuk pilpres bahkan hingga triliunan. Setiap 5 tahun sekali, tentunya tarif ini mengalama kenaikan.  Yang menjadi penyebab kenaikan tarif tersebut juga dipengaruhi  naiknya permintaan dari pemilih yang memang biasanya menerima uang  untuk memilih. Dan pemilih seperti ini jumlahnya banyak sekali. Yang pasti jumlahnya jauh lebih banyak dibanding pemilih yang memang memilih tanpa harus diakomodir dalam bentuk apapun, tapi memilih atas pertimbangan serta pengetahuan yang dimiliki.

Nah kalau memang demikian faktanya yang terjadi;

Apakah masih pantas kita berharap Indonesia bebas korupsi?

Apakah  mungkin  adanya perubahan yang lebih baik?

Jadi kalau kita kembali bahwa politik uang atau money politic itu dapat merusak demokrasi, artinya demokrasi kita ini memang  sekarang sudah rusak. Jadi wajar kalau negara rusak, karena memang dikelola oleh mereka yang  dihasilkan dari sistem yang rusak.

Sampai di sini paham??? Ayo mikir...

Penulis : Eka S Darmawan (Ketua Umum LSM SAYA INDONESIA)


Mari "Berbagi Kebaikan" bersama kami, melalui Rekening Lembaga Swadaya Masyarakat SAYA INDONESIA 

Bank BRI

Nama Rekening : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SAYA INDONESIA

Nomor Rekening : 3201-01-011782-53-7


#SAYAINDONESIA

#BerbagoKebaikan

#Indonesia

#ekahope

"NDASMU ETIK" UNTUK SEMUA PELAKU POLITIK

 


“NDASMU ETIK”

Kali ini saya kira, apa yang disampaikan Pak Prabowo bukan hanya untuk Anies, tapi semua. Semua pelaku politik.

Fakta Demokrasi sepanjang reformasi ini sudah tidak ada lagi etik, hanya soal kalah menang saja. Siapa yang menang berkuasa, yang kalah menjilat penguasa, itu terus berulang-ulang.

Dengan Terbuka menyampaikan biaya politik milyaran, apa itu etik?

Dengan Pasang baliho di pohon, di pinggir-pinggir jalan, gang-gang, depan rumah, apa itu etik?

Dengan Bagi –bagi sembako, ke pondok-pesantren, blusukan, supaya dipilih, apa itu etik?

Setelah diusung jadi Gubernur, lalu bersaing di Pilpres melawan yang dulu mengusung, apa itu etik?


NDASMU ETIK.

Inilah fakta yang terjadi pada bangsa ini, sekarang ini sudah basi ngomongin etik. Yang ada dimana-mana untuk bisa sukses dan kaya butuh skill ekstra yakni kemunafikan, apalagi menjiat.  Masih ngomong etik?

Bangsa ini akan hancur, atau mungkin sudah hancur, hanya kita nggak sadar saja karena larut mengikuti  ketidak etikan politik konyol di negeri ini.

Sampai di sini paham??? Ayo mikir...


Penulis : Eka S Darmawan (Ketua Umum LSM SAYA INDONESIA)


Mari "Berbagi Kebaikan" bersama kami, melalui Rekening Lembaga Swadaya Masyarakat SAYA INDONESIA 

Bank BRI

Nama Rekening : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SAYA INDONESIA

Nomor Rekening : 3201-01-011782-53-7


#SAYAINDONESIA

#BerbagoKebaikan

#Indonesia

#ekahope

"GEBYAR MERAH PUTIH" Di Fakfak Menyambut HUT ke-78 Tahun Republik Indonesia



SAYA INDONESIA Mengabarkan, Fakfak - Dalam rangka menyambut HUT ke-78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah LSM SAYA INDONESIA Provinsi Papua Barat bersama organisasi Masyarakat lainnya, dan turut serta pula para pelajar dan masyarakat umum, mengikuti kegiatan Gebyar Merah Putih yang diadakan Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Fakfak.


Kegiatan tersebut diadakan pada hari Selasa, 15 Agustus 2023, bertempat di Kampung Sekru, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh rasa nasionalisme yang tinggi ini diawali dengan iring-iringan kendaraan baik roda 4 maupun roda dua yang dilepas langsung pada pukul 07.00 WIT oleh Bupati Kabupaten Fakfak, Bapak Untung Tamsil. (15/08/2023)


Mari "Berbagi Kebaikan" bersama kami, melalui Rekening Lembaga Swadaya Masyarakat SAYA INDONESIA 


Bank BRI

Nama Rekening : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SAYA INDONESIA

Nomor Rekening : 3201-01-011782-53-7



#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

WHO Umumkan "Pandemi Covid Berakhir"


Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sudah tidak menjadi kondisi darurat kesehatan global. Artinya, pandemi Covid-19 sudah selesai per Jumat (5/5/2023).


Keputusan untuk mengakhiri pandemi Covid-19 diambil setelah pertemuan Komite Darurat WHO pada Kamis (4/5/2023). Komite tersebut memberikan rekomendasi agar WHO mendeklarasikan akhir dari darurat kesehatan publik global Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun.


"Karena itu, dengan harapan yang sangat besar, saya mendeklarasikan bahwa Covid-19 sudah bukan darurat kesehatan global," kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, seperti dikutip Reuters.


Namun, Ghebreyesus menegaskan berakhirnya kondisi darurat tidak berarti Covid bukan lagi ancaman kesehatan global.


Covid telah dinyatakan sebagai kondisi darurat global sejak 30 Januari 2020. Status darurat global bertujuan untuk memfokuskan pemerintah di seluruh dunia dalam penanganan pandemi, serta mendorong kolaborasi dalam pengembangan vaksin dan perawatan Covid.


WHO menyatakan berakhirnya kondisi pandemi Covid menunjukkan keberhasilan negara-negara di seluruh dunia, tetapi tetap menegaskan bahwa Covid bakal terus ada di muka bumi.


"Covid telah mengubah dunia, mengubah kita. Seperti apa yang seharusnya terjadi. Jika kita kembali seperti dulu sebelum Covid, kita gagal untuk belajar dan bersalah ke generasi masa depan," kata Ghebreyesus.


Pada puncaknya di Januari 2021, sekitar 100.000 orang meninggal setiap pekan karena Covid. Per April 2023, jumlah kematian akibat Covid sekitar 3.500 orang per pekan.


WHO tidak pernah mendeklarasikan awal atau akhir dari pandemi. Namun, WHO pertama kali menggunakan kata "pandemi" untuk mendeskripsikan wabah Covid pada Maret 2020.


Amerika Serikat telah mengumumkan akhir pandemi Covid sejak 2022. Adapun, Uni Eropa menyatakan kondisi darurat Covid sejak April 2022.


Akhir kondisi darurat Covid bisa berarti berakhirnya kolaborasi internasional termasuk dalam hal pendanaan untuk penanggulangan Covid.(06/05/2023)




Mari "Berbagi Kebaikan" bersama kami, melalui Rekening Lembaga Swadaya Masyarakat SAYA INDONESIA 


Bank BRI

Nama Rekening : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SAYA INDONESIA

Nomor Rekening : 3201-01-011782-53-7



#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

Lagu Genjer-Genjer Yang Dulu Dilarang, Sekarang Diviralkan


Belakangan ini, lagu Genjer-genjer tengah viral di media sosial. Padahal lagu ini dilarang pada masa Pemerintahan Orde Baru.


Pada tahun 1942, Lagu Genjer-genjer diciptakan oleh M. Arif yang kala itu merupakan seorang musisi Banyuwangi dari Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi dengan PKI, sebagai bentuk sindiran terhadap Jepang atas penderitaan rakyat Indonesia kala itu. 


Lagu Genjer-Genjer memang identik dengan PKI karena lagu tersebut menjadi lagu pembukaan pada setiap pertemuan-pertemuan PKI. Sehingga makna PKI serta ideologi komunis pun kian lekat dengan lagu Genjer-Genjer. Bahkan Utan dalam bukunya mengatakan, pada tahun 1964 D.N Aidit mengklaim bahwa lagu Genjer-Genjer sebagai lagu Mars PKI.


Ada pula beberapa alasan kenapa lagu Genjer-genjer dilarang, seperti yang dilansir dari jurnal Genjer-Genjer: Fungsi dan Peran (2010) oleh Ruddy Eppata Cahyono. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu:

1. Bertumpu pada kedekatannya dengan PKI yang secara langsung menanamkan konsekuensi dalam lagu tersebut.

2. Isu-isu yang beredar di kalangan umum, baik yang dibangun pemerintah maupun masyarakat luas dan Orde Baru terhadap lagu Genjer-Genjer sebagai lagu yang mengandung stigma komunis, semakin menguatkan jalan pemerintah dan masyarakat untuk menghilangkan lagu tersebut dari kancah hiburan nasional.

3. Susunan lirik pada lagu Genjer-genjer dianggap sebagai sebuah simbol atau bermakna ganda.


Dari situlah, pemerintah Orde Baru merasa perlu mencekal adanya lagu Genjer-Genjer untuk menutup segala macam langkah PKI. (13/04/2023)




Mari "Berbagi Kebaikan" bersama kami, melalui Rekening Lembaga Swadaya Masyarakat SAYA INDONESIA 


Bank BRI

Nama Rekening : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SAYA INDONESIA

Nomor Rekening : 3201-01-011782-53-7



#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

Rocky Gerung : Sebentar Lagi Akan Banyak LSM dan Mahasiswa Bakal Turun ke Jalan


Makin memanasnya suhu politik di Indonesia menjelang pemilu tahun 2024, membuat Rocky Gerung menyampaikan analisanya tentang LSM dan mahasiswa bakal turun ke jalan.

Dilansir HARIANHALUAN.COM dari video YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada 7 April 2023, Rocky Gerung pun ikut menanggapi isu dan kondisi politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

Menurut Rocky, tidak lama lagi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan bergabung dengan mahasiswa dan turun ke jalan.

"Mungkin sebentar lagi akan banyak LSM yang bergabung dengan mahasiswa untuk mulai turun ke jalan, karena keadaan politik saat ini yang menyedihkan, " tutur Rocky.

Rocky mempertanyakan sebetulnya mengapa justru di akhir pemerintah Presiden Jokowi terjadi hal-hal semacam ini.

Rocky menuturkan bahwa apapun bisa terjadi kekacauan di akhir-akhir ini, seperti misalnya PDIP selaku partai politik yang merasa berada di atas angin dibandingkan partai-partai politik lainnya.

"PDIP merasa dia berada di atas angin, oleh karena itu seluruh kekuatannya akan dikerahkan untuk memastikan Jokowi tidak lagi berada di putaran politik berikutnya, " terang Rocky.

Rocky juga menyebut bahwa Wayan Koster, Gubernur Bali saat ini merupakan petugas andalan yang dipakai PDIP untuk melawan Jokowi

"Wayan Koster (adalah) sebagai petugas andalan PDIP, dia ditugasi untuk pasang badan menantang Jokowi.

"Namun kita akan lihat nanti efek dari ketidakmampuan Jokowi untuk membujuk PDIP dan memberi rasa nyaman di politik, " terang Rocky.

"Sebaiknya kita ucapkan per hari ini (7 April 2023), bahwa nanti 2 minggu ke depan, Jokowi akan tersingkir justru di dalam koalisi yang dia bentuk sendiri, " ungkap Rocky. (10/04/2023)


Mari "Berbagi Kebaikan" bersama kami, melalui Rekening Lembaga Swadaya Masyarakat SAYA INDONESIA.

Bank BRI

Nama Rekening : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SAYA INDONESIA

Nomor Rekening : 3201-01-011782-53-7



#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

Takjil Itu Bukan Hidangan Buka Puasa


Istilah takjil sering keliru digunakan. Pengertian takjil menjadi salah kaprah dengan banyaknya hidangan untuk berbuka. Banyak orang mengistilahkan takjil adalah hidangan itu tidak benar.

Takjil diambil dari bahasa Arab, yaitu ajjala-yu'ajjilu-ta'jilan yang artinya adalah "menyegerakan" atau "cepat-cepat".

Maksudnya, jika telah masuk waktu Maghrib, segeralah berbuka, walau hanya dengan seteguk air. Dengan demikian, takjil itu adalah merupakan perbuatan menyegerakan berbuka puasa.

Nah, di Indonesia, dilakukan penyederhanaan ucapan, yaitu mengambil kata ta'jilan yang kemudian pengucapannya disederhanakan lagi menjadi takjil.

Namun, seiring berjalannya waktu, kata yang digunakan untuk menyuruh orang segera berbuka puasa justru dimaknai sebagai makanan pembuka saat waktu Maghrib tiba. (04/04/2023)


Mari "Berbagi Kebaikan" bersama kami, melalui Rekening Lembaga Swadaya Masyarakat SAYA INDONESIA

Bank BRI
Nama Rekening : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SAYA INDONESIA
Nomor Rekening : 3201-01-011782-53-7


#SAYAINDONESIA
#BerbagiKebaikan
#Indonesia

Pak Harto beli Indosat dari Amerika, dijual Megawati



SAYA INDONESIA Mengabarkan, Jakarta - Indosat menjadi salah satu operator telekomunikasi yang punya sejarah panjang di Indonesia. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa pemilik pertama raksasa telekomunikasi ini adalah perusahaan Amerika Serikat.

Lahirnya Indosat,berawal dari keresahan Pak Harto.

Jaringan telekomunikasi Indonesia di awal periode Presidan Soeharto sangat buruk. Jaringan telepon antar daerah tak layak. Kondisi ini membuat Indonesia terisolasi dari dunia luar karena jaringan komunikasi ke luar negeri terhambat.

Atas dasar inilah, Pak Harto secara serius ingin membangun jaringan komunikasi. Masalah tersebut kemudian didengar oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Bapak Soehardjono.

Beliau menyarankan ke Pak Harto untuk menggunakan satelit komunikasi. Namun, karena keterbatasan sumber daya, pemerintah memutuskan untuk menggandeng investor.

"Kebetulan, International Telephone & Telegraph Corporation (ITT) [perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat] juga sedang melirik Indonesia sebagai pasar bagi pengembangan usahanya," tutur J.B Sumarlin dalam J.B Sumarlin: Cabe Rawit yang Lahir di Sawah (2012)

Akibat sama-sama butuh, kedua belah pihak akhirnya mencapai kata mufakat.

Pada 20 November 1967, lahirlah perusahaan telekomunikasi di Indonesia bernama PT Indonesia Satellite (Indosat). Indosat lantas menjadi perusahaan terawal yang berdiri di Indonesia sejak pemberlakuan UU Penanaman Modal 1967.

Kehadiran Indosat membantu tugas Perumtel (cikal bakal Telkom) di sektor komunikasi. Indosat mengurusi jaringan luar negeri, sedangkan Perumtel fokus di dalam negeri.

Cita-cita Presiden H.M.Soeharto agar Negara yang dipimpinnya terhubung dengan satelit terwujud pada 1969. Sejak saat itu, Indosat menjadi service provider tunggal bagi Perumtel dalam penyediaan jasa sambungan telepon internasional.

"Dengan demikian, sejak 1969 lalu lintas telekomunikasi Indonesia makin terbuka dengan negara luar. Penyampaian informasi semakin lancar baik secara audio maupun visual," tulis penulis buku Sejarah Telepon Umum (2019).

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia memantik kebangkitan Indosat. Meningkatnya frekuensi komunikasi internasional membawa berkah bagi Indosat. Perusahaan ini untung besar.

Bahkan, bisa membalikkan seluruh modal investasi yang ditanam di Indonesia.

Namun, Indosat saat itu masih perusahaan asing. Pemerintah hanya kecipratan sedikit uang. Alhasil, muncul wacana nasionalisasi pada tahun 1980.

Tapi wacana ini ditolak Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, J.B Sumarlin. Sumarlin malah ingin Indosat dibeli sahamnya oleh pemerintah sesuai mekanisme bursa dan harga pasar.

"Presiden Soeharto setuju usulan Sumarlin dan menunjuknya menjadi Ketua Tim Akuisisi Indosat. Proses akuisisi berlangsung alot," tutur Sumarlin.

Hingga akhirnya AS sepakat melepas Indosat seharga US$ 43,6 Juta. Dari sini, secara resmi, Indosat milik pemerintah Indonesia.

Pengambilalihan Indosat tidak salah langkah. Sebab, setelahnya Indonesia makin tertimpa durian runtuh.

Indosat makin berjaya dan mengalahkan Telkom. Bahkan pada 1994, perusahaan ini menjadi BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan New York Stock Exchange.

Sayang, kejayaan Indosat sirna memasuki abad ke-21. Kebijakan Presiden Megawati tentang privatisasi BUMN adalah biang masalahnya. Privatisasi berarti pelepasan saham kepada pihak lain untuk meningkatkan nilai perusahaan atau memperbesar manfaat bagi negara. Indosat adalah salah satu target privatisasi yang dananya akan digunakan sebagai tambalan defisit negara.

Rekam jejak positif Indosat menjadi daya tarik perusahaan asing. Hingga akhirnya salah satu BUMN Singapura, Temasek, sukses menjadi pemenang atas mayoritas saham Indosat. Sejak saat itu, bendera merah putih di pucuk Indosat resmi diturunkan.

Kepemilikan Indosat kemudian berpindah tangan ke emir Qatar, lewat perusahaan telekomunikasi Qtel yang sekarang bernama Ooredoo. Kini, Ooredoo berbagi kepemilikan mayoritas Indosat dengan Hutchison. (17/03/2023)


Mari "Berbagi Kebaikan" bersama kami, melalui Rekening Lembaga Swadaya Masyarakat SAYA INDONESIA :

Bank BRI

Nama Rekening : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SAYA INDONESIA

Nomor Rekening : 3201-01-011782-53-7


#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

 

#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

 

 

Pejabat Korupsi Atau Rakyat Korupsi ???


Banyak orang marah dengan tingkah laku para pejabat yang "ketahuan" korupsi. Padahal yang marah juga punya kontribusi.

Saya dulunya paling tidak suka dengan yang namanya pejabat Korupsi, mau itu pejabat eksekutif atau pejabat legislatif. Tapi setelah saya terjun di politik, dan turut berkompetisi sebagai peserta Pemilu tahun 2019. Akhirnya saya lebih realistis berpikirnya dan memahami, kenapa Korupsi di Negeri ini makin menjadi-jadi. Itu semua disebabkan karena biaya politik terus menerus bertambah mahal. Apabila sistem politik di Negeri ini terus begini, baik penyelenggaranya, pesertanya, mau itu partai politiknya dan juga politikusnya tidak mau berubah, harapannya sekarang tinggal bagaimana rakyatnya.

Sebagai politikus, mungkin berpikirnya bahwa untuk menjadikannya pemenang dalam pemilu ternyata tidak gampang. Bukan hanya saja berbicara soal berapa juta, berapa milyar, bahkan kabarnya untuk pilpres bisa sampai triliunan yang dikeluarkan. Tapi bayangkan juga seberapa banyak tenaga, pikiran, serta waktu yang dikorbankan sejak sebelum masa kampanye, hingga berakhir masa kampanye. Itu pun belum selesai, masih lagi berjuang atas suara yang telah di peroleh di TPS-TPS. Dan semua itu pun belum tentu menang. Dan itu semua terjadi begitu masif selama era yang katanya era DEMOKRASI ini. Sehingga itu semua dianggap biasa dan wajar. Tak ada yang peduli hal itu, yang penting Politik menang dan Rakyat senang.

Sebagian besar rakyat memilih figur calon yang dipilih karena orang kaya dan orang terkenal. Parahnya lagi, dipilih karena merupakan sosok yang diidolakan atau karena parasnya yang menarik. Hanya segelintir pemilih yang cerdas, yang memilh karena intelektualitas serta integritas. Hanya segelintir pemilih yang mencari informasi, tapi sebagian besar masih suka dimobilisasi. Tentunya dengan berbagai iming-iming, ada yang istilahnya dengan uang transport, uang bensin, uang tanda terima kasih, sembako, kaos, dll.

Jadi, masih mau marah melihat pejabat korupsi? Sementara mereka adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu yang katanya pesta rakyat.

Sampai disini paham??? Ayo Mikir...

Penulis : Eka S Darmawan (Ketua Umum LSM SAYA INDONESIA)


Mari "Berbagi Kebaikan" bersama kami, melalui Rekening Lembaga Swadaya Masyarakat SAYA INDONESIA

Bank BRI
Nama Rekening : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SAYA INDONESIA
Nomor Rekening : 3201-01-011782-53-7

#SAYAINDONESIA

#BerbagiKebaikan

#Indonesia

Lembaga Swadaya Masyarakat SAYA INDONESIA